Prabowo Instruksikan Kemenhaj Cari Formula Baru Pangkas Antrean Haji
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) segera merumuskan formula baru guna memangkas antrean haji reguler. Mandat ini ditekankan saat rapat terbatas evaluasi penyelenggaraan haji 2026 di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/6/2026).
Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa lamanya masa tunggu jemaah Indonesia menjadi agenda strategis yang mendapat sorotan tajam dari Kepala Negara. Menurut Dahnil, Presiden mendesak agar penyelenggaraan ibadah haji, khususnya persiapan menuju musim haji tahun 2027 (1448 Hijriah), dievaluasi secara komprehensif demi memfasilitasi kerinduan jutaan umat Islam untuk segera berangkat ke Tanah Suci.
Di lapangan, pemerintah sejatinya telah mulai mengeksekusi langkah awal dengan menyeragamkan sistem antrean administratif secara nasional. Merujuk pada data evaluasi Kemenhaj, ketimpangan ekstrem masa tunggu antarprovinsi yang selama bertahun-tahun meresahkan publik akhirnya diretas. Melalui penyesuaian regulasi kuota yang berbasis pada jumlah penduduk muslim dan rasio daftar tunggu daerah, disparitas tersebut berhasil diratakan. Namun, langkah ini belumlah dipandang cukup oleh Presiden.
“Evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2027 atau 1448 Hijriah, dan Presiden minta supaya kementerian mencari formula antrean haji itu bisa dipangkas lebih pendek,” ujar Dahnil.
Ia memaparkan betapa senjangnya kondisi daftar tunggu di masa lalu sebelum perombakan dilakukan. “Dahulu masih 50 tahun, ada 40 tahun, ada lima tahun, dan macam-macam, variatif. Nah sekarang secara administratif semuanya sama, yakni 26 tahun,” terangnya. Kendati patokan 26 tahun dinilai lebih berkeadilan, Presiden Prabowo menilai durasi hampir tiga dekade itu harus ditekan drastis. Beberapa simulasi skema kini disiapkan agar durasi keberangkatan faktual bisa didorong turun di kisaran 13 hingga 15 tahun.
Selain menyoal skema antrean, perumusan formulasi ini menjadi salah satu dari 20 poin evaluasi krusial yang dibahas Kemenhaj. Poin-poin evaluasi tersebut turut menyentuh standardisasi gizi konsumsi, akomodasi, hingga jaminan kesehatan bagi jemaah risiko tinggi. Berdasarkan keterangan resmi kementerian, seluruh perbaikan ini bermuara pada satu tujuan, yakni menjaga keselamatan serta memastikan ibadah jemaah berjalan lancar.
Perombakan tata kelola haji yang dinakhodai Kemenhaj ini juga mengantongi sokongan penuh dari parlemen. Dikutip dari pernyataan resmi Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji, Cucun Ahmad Syamsurijal, kelancaran transformasi ini sangat bergantung pada soliditas koordinasi eksekutif dan legislatif. Sinergi dinilai vital guna mengawal transisi kebijakan yang minim gejolak sekaligus memberikan pelindungan hukum yang pasti bagi lebih dari 5 juta pendaftar dalam daftar tunggu.
Ke depan, transformasi fundamental dalam manajemen haji diharapkan bukan sebatas memotong angka antrean, melainkan membangun ekosistem penyelenggaraan yang mandiri dan memprioritaskan rasa aman bagi jemaah. Sembari menanti rampungnya rumusan formula baru, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Calon jemaah ditegaskan agar selalu memeriksa legalitas biro perjalanan dan tidak terpedaya oleh iming-iming tawaran visa keberangkatan haji instan secara non-prosedural.
