Kemenhaj Perkuat Kemitraan RI-Arab Saudi Bangun Rantai Pasok Haji Global
JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperkuat kemitraan strategis dengan Arab Saudi melalui forum Business Matching di Jakarta, Senin (3/8). “Ini titik awal membangun ekosistem yang solid,” tegas Dirjen PE2HU Kemenhaj, Jaenal Effendi, wujudkan rantai pasok haji berkelanjutan.
Langkah krusial ini direalisasikan melalui penyelenggaraan Business Matching Indonesia-Saudi Arabia Partnership Forum 2026 yang mengusung tema Building Strategic Partnership for a Sustainable Pilgrim Supply Chain. Forum tingkat tinggi ini secara khusus mempertemukan perwakilan pemerintah, pelaku usaha, asosiasi industri, UMKM, eksportir nasional, hingga mitra strategis dari Arab Saudi. Tujuan utamanya adalah membuka jalan terstruktur agar produk-produk buatan Indonesia bisa menembus dan mendominasi rantai pasok ekonomi haji dan umrah secara permanen.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Ditjen PE2HU) Kemenhaj, Jaenal Effendi, menyoroti besarnya peluang devisa yang selama ini belum tergarap optimal. Menurut Jaenal, publik kerap beranggapan bahwa kebutuhan katering jemaah haji hanya sebatas bumbu dapur dan makanan siap saji (ready to eat). Kenyataannya, operasional jemaah di Tanah Suci menyerap ragam komoditas secara masif, mulai dari beras, daging sapi, ikan, sayuran segar, minyak goreng, tepung, rempah-rempah, hingga aneka produk susu.
Besarnya volume kebutuhan pangan tersebut diyakini akan menjadi pendorong utama bagi sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta industri pangan olahan di dalam negeri. “Di sinilah fondasi rantai pasok haji yang kuat mulai dibangun,” jelas Jaenal, seraya menambahkan bahwa produsen dan eksportir Indonesia kini dapat memasuki pasar Arab Saudi dengan lebih terstruktur. Pemerintah juga tengah mengupayakan pembentukan konsorsium ekspor yang diisi oleh pelaku usaha kompeten untuk menjaga mutu pasokan sesuai standar regulasi yang ditetapkan otoritas Arab Saudi.
Inisiatif Kemenhaj ini sejalan dengan cetak biru pengembangan ekonomi syariah yang diusung oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, dalam forum ISEI Jakarta yang digelar pada hari yang sama, menyebutkan bahwa ekosistem haji dan umrah merupakan pasar pasti (captive market) dengan permintaan yang terus berulang setiap tahunnya. Oleh karena itu, besarnya perputaran uang ini harus segera dikonversi menjadi investasi produktif bagi perekonomian nasional.
Fadlul merinci bahwa pendalaman pasar syariah harus menyentuh seluruh rantai nilai halal (halal value chain), mulai dari penangkapan permintaan pasar hingga perbaikan mutu pasokannya. Upaya konsorsium ekspor ini dinilai strategis untuk menciptakan dampak ekonomi riil. “Hal ini diarahkan kepada bagaimana menghasilkan dampak nasional berupa peningkatan nilai manfaat, penguatan UKM halal, dan penahanan devisa agar tidak seluruhnya mengalir ke luar negeri,” papar Fadlul membedah pentingnya kemandirian pasokan haji Indonesia.
Ke depannya, Kementerian Haji dan Umrah serta berbagai pemangku kepentingan terkait juga menargetkan harmonisasi standar halal dan keamanan pangan, serta percepatan pembangunan pusat logistik terpadu. Melalui sinergi lintas sektor dan diplomasi bisnis yang kuat, posisi Indonesia diharapkan segera bertransformasi; tidak lagi sekadar menjadi negara konsumen atau penyumbang jemaah terbesar, tetapi sukses merajai panggung dunia sebagai produsen dan pemasok utama kebutuhan ibadah haji global.
